SURABAYA, Dugaan permainan kotor dalam pengelolaan proyek Dana Kelurahan (DAKEL) yang melibatkan mantan Lurah Tambak Wedi mulai menyeruak dan menjadi perhatian serius Inspektorat Kota Surabaya.
Sinyal kuat mengenai dugaan pengondisian proyek ini dikonfirmasi oleh Tatang, salah satu pejabat Inspektorat Pembantu (Irban) di lingkungan Pemkot Surabaya. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh awak media, ia menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti informasi tersebut.
“Baik, mas. Kami akan segera menyikapi dan mengkaji lebih mendalam persoalan ini,” ujar Tatang.
Sebagaimana diketahui, sejak sebagian anggaran pembangunan infrastruktur kawasan pemukiman dialihkan ke skema Dana Kelurahan (DAKEL), tanggung jawab pengelolaannya turut melibatkan camat dan lurah sebagai penanggung jawab penggunaan dana negara untuk kepentingan masyarakat.
Namun, mirisnya, dugaan penyalahgunaan kewenangan kembali mencuat. Salah satu lurah diduga kuat “mengondisikan” proyek-proyek infrastruktur kepada rekanan tertentu tanpa melalui musyawarah bersama RT, RW, LPMK, atau Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas). Sikap arogansi ini menimbulkan kecurigaan adanya imbalan berupa fee dari nilai proyek yang dimainkan.
Lebih memperihatinkan lagi, banyak pekerjaan fisik di lapangan ditemukan tidak sesuai spesifikasi teknis alias melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP). Meski demikian, pihak pengawas maupun pejabat kelurahan tampak tutup mata dan tidak mengambil tindakan.
Inspektorat Kota Surabaya diharapkan segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan ini dan memastikan dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat, bukan segelintir oknum. (tim/luk)
