TULUNGAGUNG, Swaranetizen.com – Dugaan jaringan mafia solar subsidi di Jawa Timur disebut semakin menguat. Selain adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif, sejumlah narasumber juga menyebut adanya dua oknum wartawan yang diduga ikut berperan dalam jaringan distribusi BBM jenis solar secara ilegal.
Berdasarkan keterangan salah satu narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, dua oknum wartawan berinisial Khoi dan Pray diduga turut terlibat dalam pengaturan jalur distribusi solar ilegal tersebut.
Keduanya bahkan disebut berperan sebagai penghubung sekaligus pengendali distribusi dalam jaringan tersebut di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Narasumber itu juga menyebut, keduanya diduga menjadi kaki tangan dari dua oknum anggota TNI aktif berinisial Dir dan Tir yang disebut sebagai pihak pendana dalam jaringan tersebut.
Tidak hanya itu, menurut sumber yang sama, di lapangan juga beredar informasi adanya oknum wartawan lain yang berperan sebagai “pengangsu” solar subsidi dari sejumlah SPBU di berbagai wilayah.
“Selain Khoi dan Pray sebagai pengendali, ada juga oknum wartawan yang bagian ngangsu solar di berbagai SPBU, seperti di Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik,” ungkap narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Rabu (11/03/2026).
Lebih lanjut, narasumber tersebut juga mengungkap bahwa praktik mafia solar ini diduga telah berjalan secara terstruktur, bahkan disebut-sebut menyangkut adanya pembahasan atensi bulanan kepada sejumlah pihak.
“Sempat bercerita si Pray bahwa atensi bulanan sudah mencakup berbagai institusi. Bahkan pernah terlihat di Polresta Sidoarjo bersama rekan-rekannya. Kata dia, itu untuk ngasih bulanan,” kata narasumber tersebut menirukan pengakuan Pray.
Menanggapi berbagai informasi tersebut, praktisi hukum Harem Situmorang, S.H menilai jika dugaan tersebut benar, maka hal itu menunjukkan adanya indikasi jaringan mafia BBM subsidi yang terorganisir dan sistematis.
Menurutnya, praktik mafia solar dalam skala besar hampir mustahil berjalan tanpa adanya jaringan kuat, perlindungan, serta aliran dana yang terstruktur.
“Jika benar ada pengakuan mengenai atensi bulanan kepada pihak-pihak tertentu, maka itu adalah persoalan yang sangat serius. Aparat penegak hukum harus menelusuri aliran dana tersebut secara menyeluruh,” tegas Harem Situmorang.
Ia menilai, dugaan adanya praktik atensi atau setoran rutin justru memperkuat indikasi bahwa jaringan tersebut tidak hanya melibatkan pelaku lapangan, tetapi juga diduga memiliki sistem perlindungan tertentu agar aktivitas ilegal itu bisa berjalan.
“Kalau benar ada praktik setoran atau atensi bulanan, maka itu harus diungkap secara terang. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sopir atau pelaku kecil di lapangan, tetapi harus menelusuri siapa saja yang berada di belakang jaringan tersebut,” ujarnya.
Harem juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif yang disebut dalam pengakuan sopir truk tangki sebagai pihak yang diduga menjadi pendana jaringan distribusi solar subsidi ilegal di Jawa Timur.
Menurutnya, jika informasi tersebut benar, maka Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) tidak boleh tinggal diam dan harus segera melakukan penelusuran secara terbuka untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan anggota aktif dalam praktik tersebut.
“Jika benar ada oknum anggota TNI aktif yang terlibat dalam pendanaan distribusi solar subsidi ilegal, maka Mabes TNI harus bertindak tegas. Jangan sampai institusi sebesar TNI tercoreng hanya karena ulah segelintir oknum yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan bisnis ilegal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa persoalan penyelewengan BBM bersubsidi bukan sekedar pelanggaran biasa, melainkan potensi kejahatan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat serta berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
“BBM subsidi disiapkan negara untuk masyarakat kecil. Jika ada oknum aparat atau pihak lain yang justru memanfaatkannya sebagai ladang bisnis, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah negara,” tambahnya.
Karena itu, Harem mendesak aparat penegak hukum, termasuk institusi TNI, untuk mengusut dugaan ini secara transparan dan menyeluruh, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan.
“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jika memang ada pihak-pihak yang diduga terlibat, baik sebagai pengendali, penghubung, maupun pendana, maka semuanya harus diungkap secara terang dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, dugaan penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar mencuat setelah sebuah truk tangki biru putih bertuliskan PT Agung Pratama Energy (APE) ditemukan oleh awak media bersama LSM dalam kondisi mencurigakan di wilayah hukum Polsek Sumbergempol, Polres Tulungagung, Selasa (10/03/2026) sekitar pukul 00.45 WIB.
Sopir truk berinisial YD mengaku muatan yang dibawanya merupakan solar bersubsidi yang diambil dari sebuah lapak penampungan di wilayah Nganjuk, milik dua orang berinisial EGL dan LD, yang rencananya akan dikirim ke sebuah perusahaan AMP di kawasan Rejotangan, Tulungagung.
“Ngambilnya di lapak milik mereka berdua. Mau dikirim ke perusahaan AMP di Rejotangan,” ujarnya.
Namun saat ditanya mengenai dokumen pengangkutan maupun legalitas muatan, sopir mengaku solar tersebut tidak memiliki dokumen resmi.
“Barang ini ilegal, Pak. Ada oknum loreng di barang ini,” singkatnya.
Dalam keterangan lanjutan, sopir juga menyebut dua nama berinisial Dir dan Tir yang disebutnya sebagai oknum anggota TNI aktif dan diduga menjadi pendana jaringan distribusi solar ilegal di Jawa Timur.
“Mereka oknum anggota aktif yang jadi bos pendana solar se-Jawa Timur,” tegasnya.
Atas temuan tersebut, tim media dan LSM kemudian menghubungi aparat Polsek Sumbergempol Polres Tulungagung agar kendaraan tangki tersebut diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Hingga berita ini ditayangkan, Swaranetizen.com masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Polsek Sumbergempol, Polres Tulungagung, Polda Jatim serta institusi TNI, guna memperoleh klarifikasi resmi terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam kasus tersebut. (Redaksi)
